Wacom Bamboo Fun Pen & Touch Graphic Tablet Review

Wacom Bamboo Fun Pen & Touch Graphic Tablet Review

Iklan

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 REPUBLIK INDONESIA

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan
inikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari
ada haluan negara.

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana
mestinya.

Pasal 6
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara
yang terbanyak.

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali.

Pasal 8
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,
ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
“Janji Presiden (WakilPresiden):
“Sayaberjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan
dengan undang-undang.

Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15
Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII
HAL KEUANGAN

Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BABXI
AGAMA

Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII
PENDIDIKAN

Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV
BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36
Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia .

Pasal II
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN PERTAMBAHAN
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

The art of-the last family throne Surosowan-The elder mountain Empire Sultanate Banten Darussalam

SHOLALLOHU ‘ALA SAYIDINA MUHAMMAD WA ‘AZHWA JIHI WA DZURRIYATIH WAL AHLUL BAIT

Kitabulah Qur’an surat An-Nisa‘: 54, Sungguh,Kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrohim (‘as.,) dan Kami telah memberikan kepada mereka hak kekuasaan kerajaan besar.

Di Al-Qur’an juga terdapat ayat, Wahai orang-orang yang beriman bersaksilah yang adil dan benar (hak). Juga ayat, Berlaku adil mendekati Takwa.

Nabi Muhammad SAW., bersabda, Bayarlah hak masing-masing !. Nabi SAW., juga bersabda, Jihad utama adalah pernyataan keadilan pada penguasa yang berbuat menzolimi.

Tb Arief Z-art
(Step-2) Masjid Madinah (2012). By Tb Arief Z-art. Paint on black shirt.
Surosowan-Tb Arief Z-art doc
Tubagus Arief Z-with privilige family throne background The elder mountain Surosowan/ Empire Sultanate Banten Darussalam, Ciareteun Tarumanegara-Pajajaran, the Elder East elder grandson of Prabhu Hayam Wuruk)-Majapahit , the elder noble Kota Gede (hadiningrat Dul Gendhu) Mataram

Tubagus Arief Z. Berlatar sisa-sisa kemusnahan istana Surosowan/ kekaisaran Sultan gunungsepuh Banten Darussalam.

Sejarahnya istana Surosowan di hancurkan oleh Gubernur Jenderal Daendels dengan pasukan militer Belanda di sekitar abad 18 m., sebelum masa perang Diponegoro di masa Gubernur setelah Daendels dari Belanda dan Raffles dari Inggeris, masa Van den Bosch/ culturstelsel.

Waktu itu Daendels merencanakan proyek pembangunan jalan raya sepanjang Anyer-Panarukan, dari Banten ke Jatim.

Hingga kini jalannya masih ada, dan di sebut kerabat ipar dari Mataram masih kuat, karena buatan Belanda, berbanding jalan2 aspal buatan dinas pembangunan pemprov DKI (sebelum era Gubernur DKI Jokowi) yg bahkan masih bisa berlubang.

Sebenarnya di masa Daendels itu juga di mulainya penjarahan harta dan perbudakan besar-besaran mengorbankan banyak penduduk Jawa. Di antaranya bahkan banyak yang tewas dalam keadaan tersiksa, walau sakit terus di paksa kerja, di pecut bahkan hingga mati. Juga di masa kulturstelsel.

Di kesultanan Banten, penduduknya hingga tersisa 40.000 keluarga.

Tapi Daendels tetap kerap mengirimkan utusan regu pasukannya ke kesultanan Banten, setiap datang untuk menagih tambahan pemerasan pajak dan tambahan penduduk buat pekerja paksa proyeknya Daendels.

Utusan regu pasukannya di pimpin oleh Kapten Du Puy, keturunan indo Belanda-Perancis. Waktu itu di masa Napoleon Bonaparte Kaisar dari militer turunan Corsica, Italia. Napoleon juga pemimpin diktator yang juga sombong.

Di masanya Perancis juga melakukan penjajahan hingga menutup kesultanan Mamluk di Mesir, bahkan sempat terjadi peristiwa perang sengit hingga mengorbankan banyak serdadu Perancis dan tentara Mamluk.

Napoleon juga melakukan pendudukan hingga ke Spanyol. Di mana terdapat di lukisannya Fransisco Goya peristiwa pembunuhan penduduk secara massal dan keji.

Di masa Napoleon juga hingga melakukan pendudukan ke Belanda. Hingga membuat Raja Belanda kabur meminta perlindungan ke Raja Inggeris.

Ketika utusan Daendels nampak di halaman istana Surosowan, membuat Mangkubumi Banten tak dapat lagi menahan kekesalannya.

Begitu Kapten Du Puy dengan sombongnya memerintahkan pesan dari Daendels, Mangkubumi langsung mengayunkan goloknya. Hingga seketika kepalanya Kapten Du Puy menggelinding turun ke tanah.

Regu pasukannya langsung membawa jasad komandannya dengan sekalian memungut kepalanya yang telah terlepas.

Begitu pasukannya tiba di Batavia, Daendels langsung murka melihat kapten utusannya pulang tanpa kepala.

Daendels segera menyiapkan pasukan Belanda untuk menyerang istana Surosowan.

Di tengah jalan, Letnan Du Puy menghimpun regu serdadu Perancis untuk menghadang Daendels dan pasukannya.

Tapi setelah pertemuan jumlah pasukan dan kekuatan senjata tak berimbang, regu pasukan Letnan Du Puy habis di bantai Daendels dan pasukannya.

Daendels kemudian melanjutkan tujuannya menyerang istana Surosowan.

Pertempuran sengit terjadi lagi di istana Surosowan, tapi Daendels dan pasukannya kemudian menduduki istana Surosowan. Mangkubumi si pahlawan pemberani di tangkap kemudian di gantung di tiang bendera kesultanan.

Sultan Mohammad Rafiuddin juga di tangkap dan di buang ke penjara di Surabaya. Waktu itu penjaranya Belanda termasuk di Surabaya tempat yang juga sangat menyiksa. Bahkan Sultan Mohammad Rafiudin mangkat di penjara di Surabaya.

Surosowan-Tb Arief Z-art
situs cagar budaya pasal 18 UUD 45 BAB Otonomi Daerah-sisa istana Gunung sepuh Surosowan/ Kekaisaran Sultan Banten Darussalam

Istana Surosowan oleh Daendels menyuruh pasukannya membakar dan menghancurkannya hingga rata dengan tanah (seperti nampak di foto latar). Tapi ironisnya Belanda hingga kini tak ada yang upaya melakukan ganti rugi/kompensasi pada keluarga putera mahkota kesultanan Banten.

Seperti di kesampingkan permasalahan di sejarah ini. Mungkin di dunia bisa saja di kesampingkan, tapi di akhirat masalah ini bisa berimbas ke banyak anak-cucu bangsa Belanda di negaranya, apalagi keluarga Daendels. Dengan ingatan para dzuriyah kesultanan Banten kelak, karena tidak di ganti rugi dengan selayaknya.

Atau bisa saja aksi-aksi siluman bisa bermunculan sekenanya, karena soal ini masih ganjalan yang sulit termaafkan, apalagi tiada upaya ganti rugi atau di kesampingkan soal itu oleh Belanda, bahkan oleh perwakilan Dubes Belanda di Indonesia.

Surosowan-Tb Arief Z-art
pedang-dul-fakhar Nabi SAW., Panglima sayidina Ali dan gunungsepuh dzuriyah
Tb Arief Z-art
Macan Ali, by Tb Arief Z-art
Surosowan-Tb Arief Z-art
Motor Jagur (2012), by Tb Arief Z-art. lukisan di kaos hitam.
Price : Rp 80.000
Surosowan Tb Arief Z-art
fantasy_movies_film_conan_the conqueror or the destroyer

Kalau di hitung dengan nilai kompensasi kini, soal ini nilai obligasinya adalah perkaranya hutang negara Belanda pada keluarga putera mahkota kesultanan Banten Darussalam. Nilai hutangnya bisa mencapai trilyunan rupiah. Untuk membuat istana baru di area baru di wilayah kesultanan Banten di antara meliputi Propinsi DI Banten, DKI Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung. Dan pengadaan infrastruktur dan baitul mal kesultanan. Dan masih bisa di perkarakan ke pengadilan hukum, lantaran bukti TKP masih ada, bahkan kini jadi situs Cagar budaya. Tapi menurut keluarga kesultanan Banten di Banten masih di bawah wewenang keluarga Sultan Banten.

Dan menurut keterangan dari Ibu, Sultana Ratu terakhir di kesultanan Banten Darussalam ialah Sultana Ratu Kahinten masih di abad 18m, sebagai pengganti setelah masa Sultan Mohammad Rafiuddin.

Sultana Ratu Kahinten masih nenek buyut berketurunan dari garis langsung ke keluarga pribadi di kelompok kekeluargaan besar Surosowan. Jadi hikmatnya di kelompok keluarga pribadi hingga pribadi ialah sah sebagai pewaris dan keluarga putera mahkota kekaisaran Sultan gunungsepuh Banten Darussalam. Atau singkatnya pribadi adalah juga putera mahkotanya.

Surosowan-Tb Arief Z-art
situs cagar budaya pasal 18 UUD 45 BAB Otonomi Daerah-sisa istana Gunung sepuh Surosowan/ Kekaisaran Sultan Banten Darussalam
Tb Arief Z-art
istana Surosowan Banten lama
Tb Arief Z-art
Masjid Banten. (2010). By Tb Arief Z-art. lukisan akrilik di kanvas 120 X90 cm

Sejak di dirikannya kesultanan Banten, sesuai wejangan Ki Sunan Gunung Jati pada putera sulungnya Maulana Hasanuddin membangun istana Surosowan sekalian dengan masjid ageng dan tiamah, yang juga berposisi sebagai kesunyatan, di samping terdapatnya masjid kesunyatan Banten.

Sejak Sultana Ratu Kahinten, mungkin di masa terjadi peralihan pemerintahan dari kolonial VOC yang tiba-tiba jatuh bangkrut ke pemerintahan Hindia, jadi di awasi langsung oleh kerajaan Belanda.

Tb Arief Z-art
Manten/ pelaminan adat kesultanan Banten Darussalam (2012), by Tb Arief Z. Sketsa pulpen boxy di kertas Arjo Wiggins-dari karya etsa seniman Perancis abad 17 m

Ratu Kahinten berketurunan puteri, di mana masa itu keluarga putera mahkota kekaisaran Sultan Banten Darussalam berketurunan puteri, padahal adatnya di kesultanan Banten, di utamakannya memberi takhta pada Pangeran putera mahkota Surosowan.

Puterinya Ratu Kahinten menikah dengan laki-laki muslim Belanda.

Kemudian keturunannya atau cucu Sultana Ratu Kahinten, putera mahkota Surosowan yang indo Belanda juga menikah dengan gadis muslimah Belanda, bernama Marcy atau mungkin juga ejaannya Marrietje.

Kemudian dari manten pelaminan Pangeran putera mahkota dengan Marcy berketurunan Pangeran putera mahkota Surosowan, bernama Mohammad Damien (kakek buyut pribadi).

So through this history also mean that Prince throne Surosowan of the elder mountain Empire Sultanate Banten Darussalam and the elder dzurriyah al-Husain also half Dutch genetic.

Surosowan-Prince throne the last Queen Grandmother Kahinten Surosowan family throne-art doc
Krakatoa_thumb[15]
Surosowan-Tb Arief Z-art doc

The last family throne Surosowan/ the elder mountain Empire Sultanate Banten Darussalam and noble Dul Gendhu/hadiningrat kasepuhan Kota Gede Mataram

Surosowan-Tb Arief Z-art doc

Sultan Ageng Tirtayasa

Sejak masa silam, abad 18 m., hingga awal abad 20 m., tidak sembarang bumiputera dapat menikah dengan orang Belanda.

Tapi sedari masa itu, khusus puteri mahkota Surosowan di nikahi sah lelaki muslim Belanda, yang juga kakek dari kakek buyut pribadi, di samping pada sudut pada umum dulu, pria Belanda menikahi perempuan pribumi hanya di jadikan selir atau bahasa kasarnya gundik. Bahkan ada yang hanya di jadikan simpanan, atau seperti hamba sahaya.

Seperti contoh peninggalan cerita Nyai Dasima.

Tb Arief Z-art
kaos kartun fico vespa. (2012). By Tb Arief Z. Price : Rp 80.000

Karenanya tercipta realita feodal di mana Pangeran Surosowan indo Belanda juga menjadi Bupati sekalian tuan tanah kaya dengan di lindungi dan bantuan khusus Belanda, sedari masa transisi ke pemerintahan hindia. Bahkan mendapatkan jaminan khusus dan privilisasi dari kerajaan Belanda.

Jadinya putera mahkota Pangeran Surosowan Mohammad Damien dan turunannya ini seperti indo Eropa kasepuhan di Indonesia bahkan di Asia berhubungan ke orang-orang Eropa hingga Amerika. Jadinya keluarga putera mahkota Kahinten-Moh Damien Surosowan Masih the elder semit-Eropa.

Bahkan putera mahkota Surosowan di samping setengah genetik Belanda juga di masa modern berkerabat dengan keluarga feodal anggota CIA pertama di AS.

Tb Arief Z-art
Kaos Museum Fatahilah (2012), by Tb Arief Z-art. Price : Rp 80.000

Tapi realitas berubah sejak masa gerilya kemerdekaan menentang RIS. Di mana kubu keluarga kesultanan Banten masih mendukung pada gerilya bumiputera, bahkan 2 di antara kakek dari keluarga putera mahkota Surosowan ada yang turut gugur bersama sebagian pejuang bumiputera Indonesia,  dengan tolak belakang sebagian Raja-raja dan sebagian lain Raja-raja masih mendukung RIS , lantaran di baliknya berhubungan pemberian hak istimewa, perlindungan istimewa, hak-hak khusus, dan bantuan istimewa dari negara bahkan kerajaan Belanda. Seperti contoh Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalbar.

Tapi ironisnya setelah berpuluh tahun kian memasuki masa negara sosio-nasional yang terjadi justru kontroversial dengan terdapatnya korupsi elit, negara kian kapitalisme yang bahkan kapitalisme hukum rimba mafia korupsi, hak-hak istimewa kesultanan yang bahkan seperti Surosowan dulunya segenapnya mendukung bahkan turut terjun bergerilya kemerdekaan dengan realita adanya pendirian pasukan TNI batalyon Siliwangi yang juga di namai dengan nama kakeknya Surosowan di hubungan asal-usul istimewa Pajajaran,malahan turut kena di kesampingkan kontribusi hak istimewanya, turut kena di khianati bersama rakyat.

Misal dengan kemiskinan, korban penindasan, kesemena-menaan, ketidakadilan, kejahatan, korupsi elit. Hak-haknya mestinya di kesampingkan, di lewati di abaikan, di curangi tidak adil.

Padahal ALLOH dan para Malaikat turut mengawasi keadilan di langit dan bumi seperti tercantum di Qs Ali Imron : 18.

Tb Arief Z-art

“Skandal ke-2 korupsi Indonesia. (2010). paint by Tb Arief Z.” Cat Mowilex dan pernis kayu di kanvas liman 120 X 100 cm

Kontrovesi masalah pengkhianat korupsi-2, by Tb Arief Z-art
Tb Arief Z-art
The Battle at Jakarta unsatisfy. (2012). By Tb Arief Z-art.
Lukisan cat akrilik di kanvas 3 panel @65 X 165cm= 195 X 165 cm
Price : Rp 3 juta/ 3 million rupiahs (unframe)

Di masa gerilya kemerdekaan Indonesia, orang-orang Belanda pun juga jadi terbagi 2 kelompok, yang satu masih pro nekolim, yang satunya pro membela kemerdekaan Indonesia. Bahkan Belanda pun terbagi menjadi Belanda dan Belgia yang memerdekakan diri dari kontribusi penguasaan pemerintah buruk di Belanda.

Dan di UUD 45 pasal 18 BAB OTONOMI DAERAH tercantum pasal berbunyi, Pemerintah, MPR, DPR, negara-negara wajib memandang hak asal-usul istimewa kedaerahan.

Tb Arief Z-art
Fly over metamorfosis. By Tb Arief Z-art.(2012) Lukisan cat akrilik di kanvas 120 X 90 cm. Price : Rp 3 juta/ 3 million rupiahs
Surosowan--Tb Arief Z-art
Di lapak liar depan pasar Senen, 1998 (2011). By Tb Arief Z. lukisan cat akrilik di kanvas 120 X 90 cm. Price : Rp 2,5 juta/ 2,5 million rupiahs
Tb Arief Z-art
Petani di penitipan sepeda pasar Petanahan, Karang anyar, Kebumen. (2010 dan 2012), by Tb Arief Z

Tapi kontroversinya keluarga putera mahkota Surosowan kesultanan Banten Darussalam kebanyakan miskin-miskin termasuk pribadi seperti juga fenomena kebanyakan warga bumiputera di propinsi DI Banten, dengan juga kepemimpinan Gubernur Banten yang korup.

Keluarga putera mahkota Surosowan yang juga peranakan kasepuhan hadiningrat Dul Gendhu (keraton kasepuhan Kota Gede Mataram ) seperti di realita miskin, tapi punya jaringan seperti mafia tua dulu bahkan hingga dengan mancanegara.

Kerawanannya di realita demikian dengan kontroversi ketidakadilan pendapatan hak istimewanya, adalah bibit-bibit dari endapan kekecewaan sewaktu-waktu juga dapat menimbulkan pertumbuhan aksi-aksi siluman.

Bak aksi-aksi Sutawijaya dengan laskarnya pada justru kenyataan kekuasaan, yang dapat keistimewaan,  dan kelompok Pajang, tapi di Pajang juga ada Benowo, atau seperti perbandingan jelmaan modern kenyataannya (dari garis patrilinealnya: garis turunan bapak) kasepuhan Mataram Sutawijaya kini keluarga putera mahkota Surosowan kekaisaran Sultan gunungsepuh Banten Darussalam, dan Pak Sri Sultan HB X mantan anggota Golkar, di samping berkekayaannya berbanding kesenjangan tidak adil pembayaran hak-hak segenap bangsa Indonesia. Mungkin demikian juga kiasan fenomena realita kekinian di Indonesia.

Tanda-tanda persamaan keluarga putera mahkota Surosowan kesultanan gunungsepuh Banten Darussalam, ialah :

1. Juga peranakan keturunan dari hadiningrat Dul-Gendhu atau keraton kasepuhan Kota Gede. Di sisa kekeluargaan besar kesultanan Mataram keluarga keraton kasepuhan hanya tinggal keraton kasepuhan Kota Gede  (hingga kini masih ada konservasi keluarga keraton kasepuhan Kota Gede atau juga di sebut hadiningrat Dul Gendhu, dan lainnya yang juga para adik-adik bangsawannya, tiapnya kini jadi kesultanan Mangkubhumi, seperti kasultanan hadiningrat kanoman Pakubhuwono, keraton kasunanan hadiningrat Surakarta/ Mangkunegaran, keraton kasultanan kanoman hadiningrat Ngayogyakarta.

2. Tanda kedua, di masa Ki Gede Pemanahan dan puteranya Raden Ngabehi Saloring Pasar/Sutawijaya setelah kehilangan keraton Majapahit, kemudian mendapati perpindahan kedaulatan kerajaan di Jawa berpindah pada adik sepupunya Ki Gede Pemanahan/pamannya Sutawijaya, Hadiwijaya, yang telah punya keraton, dengan puteranya Benowo.

Dan keraton Kota Gede sebagai penjelmaan jatah keraton baru keluarga Mataram yang sempat di tahan-tahan atau di sabotase modal hingga penjelmaan pendiriannya oleh Hadiwijaya, atau orang-orangnya Pajang, atau di masa kini dengan kesamaan sifatnya walau lain nama orang atau kelompok, kini adalah di soal residen keraton baru Surosowan/kesultanan gunungsepuh Banten Darussalam. Bagaimanapun hak adalah hak, dan amanat dari sabda Nabi SAW., Bayarlah hak masing-masing!

Bill of right, and the right man on the right place.

Sementara Ki Gede Pemanahan dan Sutawijaya masih tinggal di hutan, bahkan seperti rakyat umum, dan kehilangan kenyataan mestinya bahagian hak istimewanya di kerajaan Majapahit, di kenyataan inkonsistensi amanat pembayaran hak-hak adilnya, malahan realita bertolak belakang dengan ketidak adilan kemunculan pemberian keistimewaan pada neo-neo Pajang.

Di terjemah sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa /Babad Mataram juga di sebut, Ki Gede Pemanahan dan Sutawijaya sebenarnya bermusuhan dingin dengan Hadiwijaya, kelompok Pajang, lantaran kesal jatah keistimewaan dari keluarga Raja Majapahit mestinya, malahan di kesampingkan, di abaikan ketika malah hanya di alihkan ke Hadiwijaya dan kelompok Pajangnya yang berkuasa, kaya berwewenang mengumpulkan kekayaan dari memajaki.

Tapi, seperti dulu, Hadiwijaya dengan Pajangnya juga belajar dari siasatnya Arya Penangsang dan orang-orang Demak Jipangnya.

Di mana mereka juga bisa menyaru, menyelipkan tipu daya, menyaru, menyelipkan kajinemannya dengan misi dapat menaruh selipan  fitnah, sebenarnya oknum seolah ksatria, licik dan juga punya orang-orang pandai walau untuk mendukung konspirasi kejahatan busuknya, menyelipkan aksi-aksi siluman karena juga sesama dari Majapahit yang juga kenal misi jaladi mantri, bahkan lebih mudah berorang aparat karena sedang berkedudukan di posisi penguasa resmi pemerintah. Walau itu jaladi mantri kemudian berganti nama dan peristiwa gestapu, petrus, tragedi banyuwangi, tragedi orang hilang. Apalagi di jaman kini perlu berhati-hati, di mana jebakan ranjau bukan lagi hanya di medan perang.

Tapi bedanya perintahnya bukan dari suruhan wewenang sesepuhnya keprabon Majapahit, seperti dari putera mahkota kesultanan gunungsepuh Banten Darussalam yang juga indo hadiningrat Dul Gendhu/ kasepuhan Kota Gede Mataram. Atau artiannya ada wewenangnya ilegal  diluar dari hak istimewa wewenang Dul Fakhar atau Kutaramanawa (Pengabdian buat Sang Prabhu ) kitab hukum negara buatan Gajah Mada .

Dulu mungkin Sutawijaya bisa menombak Arya Penangsang, membalik keadaan kekuasaan Jipang hingga neo Jipang jadi Hadiwijaya dan Pajang, berganti kekuasaan dan kejayaan Panjenengan Sutawijaya tapi jaman modern lain ladang lain belalang, entah juga, bisa saja seolah ternyata termasuk yang di kesampingkan, di kibuli dan di korupsi lagi, masih terzolimi miskin lagi, di tipu lagi soal pembayaran haknya mestinya.

Kadang dalam benak sebenarnya mengungkap Alhamdulillah, ALLOH dan para Malaikat masih menurunkan bencana alam pada waktunya, pada tempatnya, pada oknumnya walau masih ada hubungan kerabat, sementara diri sendiri dan sekeluarga, tetangga, teman-teman yang baik-baik masih terlindungi.

Tapi mawasnya di ketahui sebagai gunungsepuh Raja-raja bahkan dzuriyah justru seperti ada kemawasan rawan di khianati oleh oknum elit atau dari sesama bangsawan Raja-raja lain, walau masih hubungan kerabat. Apalagi di jaman kapitalisme kini. Atau dengan sejarah pralaya seperti paregreg yang pernah terjadi di Majapahit, bahkan pertentangan antara putera mahkota Maulana Mohammad oleh pamannya sendiri, Rana Menggala. Walau bahkan kesultanan Banten Darussalam istananya sudah puing-puing di Banten lama tapi di ketahui (oleh yang di benaknya bagaikan musuh olehnya) baru peluang putera mahkotanya berhak sebagai pewaris mendirikan kembali kesultanannya, hingga dengan kepemilikan hak istimewa; hak otonomi, wewenang istimewa kerajaan besar yang bahkan dapat menguasai negara dan internasional.

Hingga seperti di kejadian sejarah, Rana Menggala karena bukan tergolong keluarga putera mahkota walau masih paman, hingga ketika dapat kesempatan menjabat Mangkubhumi justru menggunakannya untuk peluang korupsi, bahkan yang pertama membuka hubungan dengan VOC.

Atau seperti di contoh modern, pada keluarga pewaris takhta di kerajaan Monaco, Perancis hingga sempat mengalami percobaan pembunuhan, beberapa kali. Atau pada babakan sejarah ketika putera mahkota kekaisaran Sultan gunungsepuh Banten, Pangeran Gusti di culik dan di sekap di penjara bawah tanah oleh Ratu Fatimah dan kerabatnya, yang jadi isteri kedua juga karena melalui pemaksaan konspirasi penjajah VOC pada Kaisar Sultan Arifin.

Ironis memang dengan keberadaan oknum pengkhianat padahal dari apa yang hak. Atau di Qur’an terdapat di surat Thoffif, golongan orang-orang curang. Ironis bukannya membayar hak-hak sesuai seperti amanat dari hadits Nabi SAW.

Tapi ironis juga Sultan yang sebagai pemimpin ketika dapat takhta dan harta kerajaannya malahan berbuat sebagai pemimpin yang menipu, korup, maksiat (di dalam pelaku kejahatan). Contoh seperti apa lintasan berita yang pernah terdengar soal Sultan Malaysia atau Brunai Darussalam. Atau seperti di kasus Pangeran putera mahkota Kelantan pada Manohara silam.

Ironisnya juga mereka semua di statusnya sebenarnya masih adik2  sepupu jauh semua, dan masalahnya kekaisaran Sultan gunungsepuh Banten Darussalam dengan proses kenaikan takhta dari keluarga putera mahkota termasuk pribadi, dengan pendirian kembali kedatonnya : hanya di soal ekonomi, tapi justru setelah melalui upaya demi upaya di khianatinya juga oleh elit yang di antaranya masih kerabat tapi bukan di keluarga putera mahkota walau sempat jadi gubernur dengan juga sebagai pelaku korupsi.

Atau ingatan di sejarah antara hadiningrat Yogyakarta dengan Surakarta pernah pralaya rebutan siapa yang paling berkuasa.Walau jatuh-menjatuhkan dengan tipu daya. Tapi keraton Surakarta ini yang duluan menjalin antek dengan VOC, bahkan paling dominan antek kapital zholim VOC.

Tapi kini, keluarga hadiningrat Dul Gendhu yang keraton Kota Gedenya termasuk di propinsi DI Yogyakarta, juga ada yang telah jadi peranakan keluarga putera mahkota Surosowan yang juga peranakan Belanda. Belanda pernah jadi 2 kelompok bahkan hingga jadi 2 negara Belanda dan Belgia, walau ironitasnya neo-neo karakter kapital VOC ada yang beritahu masih ada oknumnya di Belanda, atau kelakuan zionis Israel, bahkan di antara elit bangsa sendiri.

Di samping kolusi dengan kapital lantaran mungkin ada kekhawatiran kekuasaan kapitalismenya merasa terancam dengan misal justru kekaisaran Sultan Banten Darussalam berdiri kembali, apalagi wilayah kekuasaannya meliputi ibukota Indonesia, DKI Jakarta.

Tapi justru oknum-oknum seperti mereka menampakkan sifatnya : perbuatan atau keputusannya tidak jujur, atau tidak benar walau sempat jadi pemimpin atau juri. Karena dominannya orangnya tidak benar.

Dan terdapat pula hadits Nabi SAW., Adalah telah mendapatkan kesempurnaan bagi seseorang jika ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

Memang buat apa mengikuti apa yang ternyata penipuan.

Ada pepatah dari AS, There’s no peace without justice. Atau seperti kata Pak Robert Mc Namarra, terdapat human nature pada kemunculan perang sewaktu-waktu. Yang penyebabnya juga ketidakpuasan pada inkonsistensi rasa keadilan dan kemiskinan ekonomi.

http://www.lukisan.info/art/5-pelukis-realis-terkenal-di-indonesia/